Tokoh asal Pati, Jawa Tengah ini juga mengingatkan, dalam waktu tidak lama lagi, Kementerian Desa PDTT akan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) 2017.

Kebijakan itu diambil dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020.

Anggota DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan, dalam rencana kerja DPR RI periode 2019-2024 terutama di bidang legislasi agar tidak terlalu banyak, namun harus menyesuaikan dengan rencana kerja pemerintah.

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan BNPT, Komnas HAM, serta LPSK membahas Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan tiga mitra kerja, yakni Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun agenda rapat membahas Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.

Rapat Bareng dengan Komisi X DPR RI, Kemenpora bahas Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Lembaga (RKA KL dan RKP KL) 2021

Banggar DPR RI melaporkan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, Indonesia harus memastikan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun depan adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan 7 Prioritas Nasional (PN).

Penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) pada pertengahan tahun harus diikuti perumusan APBDes pada akhir tahun.